Pluralisme Konstitusional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat: Studi Interpretasi atas Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009

Sampul Depan
Penerbit Andi
0 Resensi

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan kerja sama yang baik dari Tim Peneliti, penelitian bertajuk “Pluralisme Konstitusional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat: Studi Interpretasi atas Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009”, berhasil diselesaikan. Terima kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Udayana, yakni Bapak Rektor Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PDKEMD, beserta stafnya; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Antara, M. Eng., beserta stafnya; dan Bapak Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.H., yang telah memfasilitasi kami dapat terlibat dalam program Hibah Penelitian Unggulan Udayana.

 

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Kami tak menemukan resensi di tempat biasanya.

Halaman terpilih

Isi

Bagian 1
1
Bagian 2
4
Bagian 3
5
Bagian 4
19
Bagian 5
93
Bagian 6
95
Bagian 7
143
Bagian 8
145
Bagian 9
151
Hak Cipta

Istilah dan frasa umum

Tentang pengarang

Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan skripsi berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meluas dan Menyempitnya Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian melanjutkan program magister dalam bidang kajian utama Hukum Ketatanegaraan Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran dengan tesis berjudul “Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kotamadya DatiII Denpasar dan Kabupaten DatiII Badung). Gelar doktor diperoleh dengan menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan disertasi “Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan/ruang IV/b. Mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Kebijakan Publik, Politik Hukum, Hukum Perundang-undangan, Perancangan Peraturan Perundangundangan, Hukum Peradilan Konstitusi, dan Hukum Hak Asasi Manusia.

Informasi bibliografi