Propinsi sumatera UtaraKementerian Penerangan, 1953 |
Istilah dan frasa umum
22 Desember achir adanja Agustus anggota Atjeh Badan banjak bekerdja berhubung boleh Brigade buat buruh datang Desember Dewan Perwakilan diadakan diantara didaerah didalam didjalankan dimana dipimpin Dipisi disini djadi Djakarta djalan djangan Djanuari Djawa Djawatan Djepang djika djiwa djuga Djuli djumlah Djuni Gubernur Militer Gunung Sitoli H. J. van Mook hanja jaitu Kabupaten Kabupaten Asahan karet Karo keadaan keamanan kebun kemerdekaan Keresidenan Kesatuan Ketua Komite konperensi koperasi kota kota Medan Kutaradja Markas masjarakat Medan Area mempunjai mendjadi mengadakan mengenai menjatakan Menteri mentjapai merdeka Mohammad Hatta Muktamar Sumatera mungkin Nasional Nias organisasi Panitia pekerdjaan Pematang Siantar pemerintahan pemuda penduduk pengadjaran perang perdjuangan perkebunan Pertahanan perusahaan Propinsi Sumatera Utara Pusat rakjat Rantau Prapat Republik Republik Indonesia Serikat revolusi sadja sebenarnja sedjak sekolah Selatan Serikat sesudah setjara Sibolga Simelungun Siregar soal Sumatera Timur supaja Tandjung tanggal Tapanuli Tarutung Tentera terdjadi Tionghoa tjara tjukup Tuan-tuan Uleebalang umum umumnja usaha-usaha Wakil Presiden
Bagian yang populer
Halaman 741 - THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY DATE DUE UNIVERSITY OF MICMIGAN nsiAÄ BOOK CARD DO NOT REMOVE A Charge will bemade if this card is mutilated or not returned withthebook GRADUATE LIBRARY THE UNIVERSITY OF MICHIGAN ANN ARBOR.MICHIGAN GL DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD PMKTlfi W U.».*.
Halaman 235 - ... lain di Indonesia. 6. Bahwa akan diadakan plebisciet sesudah waktu yang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun, setelah ditandatangani...
Halaman 737 - Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.
Halaman 31 - ... Medan. Pawai raksasa itu menjatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh hasrat seluruh rakjat Indonesia dan bukan tjiptaan Sukarno dan Hatta sadja. Beribu-ribu rakjat djelata membawa pandji-pandji dan sembojansembojan jang menjatakan keinginan dan hasrat bangsa Indonesia hendak merdeka, seperti : „Down with Imperialism", „We want peace and order", „Indonesia fight for pure Democracy", ,,The right of any nation to choose their own government", ,,We are free nation and never again the...
Halaman 235 - ... 3. Telah sewadjarnja, bahwa keputusan untuk mengadakan perobahanperobahan dalam pemerintahan pamong-pradja didaerah-daerah hanja dapat dilakukan dengan persetudjuan sepenuhnja dan sukarela dari penduduk didaerah-daerah itu pada suatu saat, setelah dapat didjamin keamanan dan ketenteraman dan tidak adanja lagi paksaan kepada rakjat. 4. Bahwa dalam mengadakan suatu perdjandjian politik dilakukan pula persiapan-persiapan untuk lambat-laun mengurangkan djumlah kekuatan tenteranja masing-masing.
Halaman 235 - Dalam waktu itu, dapat diadakan pemilihan umum setjara merdeka, agar rakjat Indonesia dapat menentukan kedudukannja sendiri dilapangan politik dalam hubungan dengan Negara Indonesia Serikat. 7. Bahwa sua'tu dewan jang akan menetapkan undang-undang dasar (constitutie) akan dipilih setjara demokrasi untuk menetapkan suatu undang-undang dasar buat Negara Indonesia Serikat. 8. Telah didapat persetudjuan, bahwa, setelah ditanda-tanganinja perdjandjian, sebagai jang dimaksud dalam pasal 1, djika salah...
Halaman 360 - Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka Undangundang dan Peraturan-peraturan jang ada tetap berlaku, akan tetapi dimana mungkin diusahakan supaja perundang-undangan Republik Indonesia berlaku.
Halaman 235 - ... sebagai berikut : 1. Bantuan dari Komisi Tiga Negara akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau-pulau Jawa, Sumatera dan Madura, berdasar kepada prinsip naskah perjanjian "Linggarjati".
Halaman 236 - Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintah Repubtik Indonesia Darurat di Sumatera".
Halaman 360 - Sementara : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat dengan mengubah Konstitusi Sementara RIS sedemikian rupa, sehingga essentialia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, antara lain : a. Pasal 27, b. Pasal 29, c. Pasal 33, ditambah dengan bagian-bagian jang baik dari Konstitusi Sementara RIS termasuk didalamnja. 2. Di Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan dladakan pasal jang memuat pokok-pikiran : ,,Hak milik itu adalah snatu funksi sosial".