Hukum KetenagakerjaanAirlangga University Press, 7 Jan 2020 - 276 halaman Deskripsi Hukum Ketenagakerjaan Penulis : Lanny Ramli Penerbit : Airlangga University Press ISBN : 978-979-3557-28-2 Tahun terbit : 2008 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft cover Ukuran : 14,5 x 20,5 Jumlah halaman : viii, 276 hlm Sinopsis Berbicara mengenai ketenagakerjaan bagaikan membahas mengenai 2 kutub yang bersebrangan. Kutub Utara dan Selatan. Pihak buruh dan majikan. Dua pihak yang mempunyai kepentingannya sendiri dan -pastinya- kepentingan mereka saling bertentangan satu sama lain. Itulah Gambaran selintas mengenai dunia kerja, mengenal hukum ketenagakerjaan. Tentunya dalam hukum ketenagakerjaan ada campur tangan pemerintah. Campur tangan ini bisa menguntungkan, bisa pula merugikan para pihak. |
Istilah dan frasa umum
alasan apabila arbitrase bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan boleh budak bulan upah Cukup jelas Ayat Cukup jelas Huruf Cukup jelas Pasal dan/atau diatur dengan Keputusan dilaksanakan dilakukan dimaksud dalam ayat dimaksud dalam Pasal ditetapkan Hakim Ad-Hoc Industrial pada Pengadilan instansi yang bertanggung istirahat jawab di bidang Keputusan Menteri kerja sebagaimana dimaksud kesepakatan Ketentuan mengenai ketentuan Pasal 156 ketentuan sebagaimana dimaksud konsiliator lembaga penyelesaian perselisihan Mahkamah Agung melakukan pekerjaan mempekerjakan memuat menjalankan mogok kerja paling lama Panitera Pasal 156 ayat pekerja/buruh pelatihan kerja pemagangan pemberhentian pemutusan hubungan kerja penempatan tenaga kerja Pengadilan Hubungan Industrial penghargaan masa kerja penyelesaian perselisihan hubungan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan peraturan perundang-undangan peraturan perusahaan Perjanjian Bersama perjanjian kerja bersama perjanjian perburuhan PERKEMBANGAN HUKUM PERBURUHAN perselisihan hubungan industrial perselisihan kepentingan perundang-undangan yang berlaku perundingan pihak yang berselisih putusan rodi salah satu pihak selambat-lambatnya serikat pekerja/serikat buruh tenaga kerja asing tertentu uang penggantian hak uang penghargaan uang pesangon undang Undang-undang Nomor