Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru

Sampul Depan
Gramedia Pustaka Utama, 2003 - 790 halaman
Indonesian politics in the New Order era and the transition to democracy.
 

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Ulasan Pengguna - Tandai sebagai tidak pantas

123

Ulasan Pengguna - Tandai sebagai tidak pantas

Buku ini sungguh menyentak. Membongkar seluruh konspirasi sejarah yang selama ini kita yakini lewat tutur kata maupun pelajaran di sekolah. Seandainya tidak ada buku ini, sejarah bangsa Indonesia, tidak ada yang berani menguak setajam dan selugas Dhakidae. Sejarah akan tetap gelap dan kekuasaan bahasa yang diwacanakan akan semakin mendorong bangsa ini saling membenci.
Perdebatan tentang PKI misalnya, hingga saat inipun masih tergelapkan oleh suasana yang tidak fair dalam membaca sebuah sejarah. Dhakidae, dengan menggunakan dokumen transkrip yang asli maupun yang diterbitkan untuk umum dan diberi pengantar oleh Soeharto, disimpulkan bahwa Gerakan G 30 S/PKI, ternyata bukan oleh PKI.
Sejarah Perjuangan Kebangsaan Indonesia, tak bisa dilepaskan dari peran para cendekiawan dari waktu-ke-waktu. Oleh karena itu, menguak sejarah berarti menyoroti: karakter, peran, sumbangan, latar belakang, dan basis sosial-ekonomi-politik.
Melongok sejarah mundur ke belakang pada tahun dimana Boedi Oetomo didirikan. Pada periode ini terjadi suatu gerak a-simetris kebudayaan. Hal itu berupa: Belanda memasuki kebudayaan pribumi sejauh mungkin, dalam pada itu tidak membiarkan pribumi memasuki kebudayaan di bagian yang paling inti yaitu bahasa.
Politik Etis merangsang sesuatu yang sama sekali berbeda dalam perkembangan berikutnya. Yang paling menonjol adalah perlawanan R. M. Soewardi Soerjaningrat yang kelak lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara.Panggung teaternya adalah hari “Kemerdekaan” Belanda dari penjajahan Perancis pada bulan November 1913.
Sarekat Islam pada kesan pertama seolah-olah berusaha keluar dari diskursus Nederlander-Inlander, ketika dimasukkan unsur agama Islam sebagai modalitas bagi diskursus etika. Namun, bila diperiksa dengan teliti maka superioritas Barat dan Belanda tidak dipersoalkan dengan sungguh-sungguh seperti kita bayangkan. Dengan demikian tidak ada perubahan diskursus dari Nederlander versus Inlander menjadi paradigma radikal. Tjokroaminoto, Hadji Dahlan, dan Tirtodanoedjo adalah tokoh yang menarik untuk dikupas.
Ketika Kartini diangkat namanya dalam masa Kolonial, maka Kartini menjadi penting bukan terutama karena ide cemerlang yang dikemukakannya, akan tetapi apa yang kemungkinkan “kecemerlangan” itu, kenapa, dan apa yang terjadi sesudah itu. Kolonialisme sebagai discursive system yang memiliki logika sendiri, ternyata tidak masuk ke dalam cara Kartini mengolah dunianya. Anehnya juga, politik etis dengan program pendidikannya, Boedi Oetomo yang memperjuangkan pendidikan dan dana pendidikan bagi priyayi Jawa dan seluruh rentetan organisasi sesudahnya secara perlahan-lahan namun meyakinkan menciptakan suatu komunitas cendekiawan yang malah menggabungkan dirinya di dalam dunia kapitalisme kolonial dan dunia birokrasi kolonial dengan menawarkan modal simbolik yang dimilikinya yaitu pengetahuan di bidang kedokteran, hukum, engineering, dan administrasi – dan kemudian dengan moneyed capital sendiri terlibat di dalam industri penerbitan seperti Tirtoadhisoerjo yang mendirikan suratkabarnya sendiri dengan modal yang disebutnya sebagai modal boemipoetra.
Ditempatkan dalam perkembangan ini, maka Tan Malaka dan Hatta di Belanda, serta Soekarno di Hindia, membuka diskursus yang sama sekali baru dalam arti membongkar wacana etis menjadi wacana merdeka. Ketika Hatta berkata tentang kemerdekaan maka semuanya bukan puncak akan tetapi menjadi salah satu dari proses. Sementara itu Tan Malaka memimpin Kongres Pemuda di Vrijmetselaarsloge, Lux Orientis dlsb.Jalan pikiran yang sama sudah berlangsung beberapa waktu di Hindia bilamana perhatian diarahkan kepada Soekarno yang bisa dilihat dalam “manifesto” pertama yang dimuat dalam majalah di Bandung tahun 1926.
Soekarno dan Hatta memproyeksikan kemerdekaan Indonesia dengan titik tolak dari dan bersumberkan ke-bangsa-an. Persatuan diterima seolah-olah sudah dengan sendirinya.Namun, bila ditelusuri lebih jauh, proses pertumbuhan menjadi bangsa Indonesia yang didukung oleh bahasanya mengalami kontradiksi-kontradiksi yang luar biasa. Bagaimana mungkin diskursus
 

Isi

Cendekiawan sebagai Manusia Tapal Batas
1
Siapakah Cendekiawan dan Kaum Cendekiawan?
8
Pendekatanpendekatan dalam Mempelajari
16
Cendekiawan dalam Dimensi Moral Absolut
30
Antara Modal dan Kekuasaan
41
Rintangan Historis Nama Cendekiawan
48
Kekuasaan dan Perlawanan
60
Bab
67
Eufemisme dan Kekerasan Politik
397
Bahasa dan Ekonomi Politik Kekuasaan
403
Politik Bahasa Partai Politik dan Kekuasaan
409
Disfemisme dan Politik Transhistoris
420
Bahasa dan Politik Orde Baru
438
Prisma Organ Intelektual Orde Baru
447
Modernis Kritis Prisma Periode 19711975
459
Ujung Tombak Ilmuilmu Sosial Orde Baru
469

Bahasa Belanda dan Cendekiawan Boemipoetera
78
Politik Etis Pendidikan dan Resistensi Boemipoetera
88
Sekolah dan Cendekiawan Boemipoetera
95
Politik Etis Modal dan Resistensi Boemipoetera
98
Agama dan Koeksistensi dalam Wacana Etis
105
Bangsa Bahasa dan Kebangsaan dalam Wacana
113
Politik Etis dan Radikalisasi Wacana Perlawanan
130
Bagian Kedua Politik Etis dan Gerakan Kesusastraan
138
Polemik Kebudayaan
149
Bagian Ketiga Totalisasi dan Universalisasi Wacana
169
Bab Tiga
175
Orde Baru dan Rezim NeoFasisme Militer
193
Orde Baru dan Pembasmian Komunisme
200
Bagian Kedua NeoFasisme Militer
208
Orde Baru dan Formasi Wacana Politik
219
Pandangan Para Ahli Barat sebagai Wacana Politik
226
Peninjauan Kembali Fasisme dan Neofasisme
237
Militer dan Mitos tentang Militer
245
Golkar Partai NeoFasis Orde Baru
258
Bagian Ketiga Soeharto Sang Fasis
264
Modal dan Karisma
280
Catatan Penutup
287
Organisasi Profesional dan Aliansi Kekuatan Baru
291
Lembagalembaga Kecendekiaan
303
Kebudayaan Ilmuwan Sosial Orde Baru
321
Bagian Kedua Dunia Penelitian Dunia Tertakluk
330
Pengetahuan Penyeragaman dan Orde Baru
350
Bab Lima
361
Kebebasan Kebebasan Pers dan Kebebasan
374
Bagian Kedua Bahasa dan Kekuasaan
382
Sejarah sebagai Kritik
472
Cendekiawan Orde Baru dan Kekerasan terhadap Bahasa
479
Prisma Cendekiawan Orde Baru dan Kaum Kiri
493
ReTeknokratisasi
499
Prisma dan Cendekiawan yang Berubah
506
Bab Enam
513
Kosmologi Medan Politik
522
Agama dan Negara
532
Agama dan Ideologi
538
Bagian Dua Negara Organik Tubuh Politik Islam
553
Cendekiawan Islam dan Kekuasaan
561
Tubuh Politik Islam dan Politik Tubuh
572
Ikatan Cendekiawan Muslim dan Politik
592
Islam dan Orde Baru dalam Renungan
607
Katolisisme dan Negara Organik
616
Dasardasar Pemikiran Center dan Martin Heidegger
636
Center dan Negara Organik Orde Baru
654
Negara Organik Bangsa Sejati dan Center
661
Daoed Joesoef dan Wissensdienst
668
Golkar das Man dan the Floating Mass
672
Kebangsaan Center dan Militer 781
681
Bagian Empat Kaum Kiri Tubuh Politikal
690
Kaum Kiri Agama Tubuh Politikal
708
Partai Rakyat Demokratik dan Eskatologi Politik
721
Runtuhnya Orde Baru dan Tubuh Politikal
729
Bab Tujuh
739
Apendiks
755
Indeks
763
Daftar Pustaka
775
Hak Cipta

Istilah dan frasa umum

Informasi bibliografi