Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukumGramedia Pustaka Utama, 2005 - 291 halaman Role and position of public prosecution according to Indonesian law. |
Isi
PENDAHULUAN | 1 |
NEGARA HUKUM DAN PEMBAGIAN | 11 |
KEJAKSAAN DALAM LINTASAN | 55 |
PERBANDINGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI | 75 |
KEJAKSAAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM | 99 |
vii | 139 |
NEGARA | 157 |
Data Perkara Tindak Pidana Umum yang Disidik | 173 |
120 | 177 |
PENUTUP | 183 |
LAMPIRANLAMPIRAN | 197 |
Undangundang No 5 Tahun 1991 | 239 |
TENTANG PENULIS 293 | |
Istilah dan frasa umum
asas badan Bagir Manan Bandung berkaitan bidang penuntutan budaya hukum Cukup jelas dan/atau diatur diberhentikan dilakukan eksekutif fungsi Kejaksaan hak asasi hakim Hukum Acara Pidana hukum dan keadilan Hukum Tata Huruf independen instansi institusi Kejaksaan jabatan Jaksa Agung Muda jawab John Locke kasus kedudukan Kejaksaan Kejaksaan Agung Kejaksaan Republik Kejaksaan RI Kejaksaan Tinggi kekuasaan kehakiman kepastian hukum kepentingan Kepolisian RI keputusan kerja ketentuan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Yudisial konstitusi maupun melakukan penuntutan melakukan penyidikan mengenai menjalankan mewujudkan Montesquieu organisasi pejabat Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana pemisahan kekuasaan penegak penegakan hukum pengawasan Penjelasan Pasal penuntut umum penyidik peradilan peraturan perundang-undangan perdata perkara pidana Presiden proses putusan pengadilan rechtsstaat rule of law sebagaimana dimaksud sesuai sistem hukum sistem ketatanegaraan supremasi hukum terdakwa tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi tugas dan wewenang tugas dan wewenangnya tujuan hukum undang Undang-undang Nomor upaya Wakil Jaksa Agung wewenang Kejaksaan