Gita Jaya: catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Kbukota Jakarta, 1966-1977

Sampul Depan
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977 - 380 halaman
 

Istilah dan frasa umum

Bagian yang populer

Halaman 20 - Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...
Halaman 73 - Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Jadi beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat. Akan tetapi adalah berat sekali bagi Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah. Dan juga ditinjau dari segi dayaguna...
Halaman 339 - Sumber pendapatan Daerah adalah : a. pendapatan asli Daerah sendiri, yang terdiri dari : 1 . hasil pajak Daerah; 2. hasil retribusi Daerah; 3. hasil Perusahaan Daerah; 4. lain-lain hasil usaha Daerah yang sah; b. pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari : 1 . sumbangan dari Pemerintah; 2. sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan; c. lain-lain pendapatan yang sah.
Halaman 73 - Dan juga ditinjau dari segi dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagi pula, mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-undang ini memberikan kemungkinan...
Halaman 19 - Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam undangundang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan undangundang.
Halaman 20 - Urusan pemerintahan umum adalah landasan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, Koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah...
Halaman 18 - Wilayah negara Republik Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut: a. Propinsi dan/atau Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I.
Halaman 360 - Tugas pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.
Halaman 108 - Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan Ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Halaman 41 - Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062).

Informasi bibliografi