Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi KetatanegaraanBuku dengan Judul "Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan" diperuntukkan bagi para teoritisi hukum dosen dan mahasiswa dan praktisi hukum termasuk legislator yang ingin mendalami hukum konstitusi. Muatan materi buku ini menguraikan tentang pilar-pilar Konvensi Ketatanegaraan yang terbentuk melalui kebiasaan ketatanegaraan (custom) dan kesepakatan ketatanegaraan (agreement) sebagai bentuk yang dapat digunakan dalam rangka penguatan fungsi DPD. Arah penggunaan Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat custom untuk menguatkan fungsi DPD RI seperti dalam hal pengawasan, DPD yang dapat memanggil pihak pemerintah dan langsung memberikan rekomendasi-rekomendasi pada saat tersebut. Konvensi ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan ketatanegaraan (agreement) pada prinsipnya dapat digunakan sebagai penguatan fungsi DPD RI. |
Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi
Kami tak menemukan resensi di tempat biasanya.
Istilah dan frasa umum
adanya alam dan sumber amandemen UUD 1945 anggaran pendapatan anggota DPD apabila Badan Bagir Manan Berdasarkan berkaitan dengan otonomi Bundesrat Bundestag checks and balances daya ekonomi lainnya Dewan Perwakilan diajukan dikarenakan dilakukan DPD RI DPR dan DPD dukungan federal fungsi dan kewenangan fungsi dan wewenang fungsi DPD fungsi pengawasan House of Lords hubungan pusat hukum hukum dasar hukum mengikat sepanjang Hukum Tata Ibid kamar kebiasaan ketatanegaraan kekuasaan kekuatan hukum mengikat Kelompok DPD kesepakatan ketatanegaraan agreement ketentuan Pasal kewenangan DPD RI konvensi ketatanegaraan lembaga perwakilan Mahkamah Konstitusi Majelis Permusyawaratan melalui mengenai menyatakan partai pelaksanaan pembentukan dan pemekaran pemekaran serta penggabungan pemerintahan pendapatan dan belanja pengelolaan sumber daya penguatan fungsi penyelenggaraan peraturan perimbangan keuangan pusat persetujuan Perwakilan Daerah DPD pimpinan DPR rancangan undang rancangan undang-undang Republik Indonesia Serikat sistem bikameral sistem dua kamar sistem ketatanegaraan sistem parlemen sumber daya alam tanggal tentunya teori tertulis Undang-Undang Dasar undang-undang yang berkaitan wewenang DPD