Hukum Keuangan Negara

adanya administrasi akuntabilitas kinerja anggaran belanja anggaran berbasis kinerja APBD APBN asas audit Ayat Badan Pemeriksa Keuangan barang bendaharawan berdasarkan berikut biaya budget celah fiskal dan/atau dana alokasi dana alokasi khusus dana alokasi umum dana perimbangan defisit dilaksanakan DPRD expenditures Formula fungsi governance government hukum keuangan indikator kinerja jangka jasa jumlah kapasitas fiskal kebutuhan fiskal kegiatan kelembagaan kementerian negara/lembaga kerangka ekonomi makro kewajiban kewenangan kinerja performance klasifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Kompas kontrol laporan keuangan lembaga line-item manajemen melakukan melalui mengenai miliar mungkin nasional obligasi ordonator organisasi outcomes pajak pajak penghasilan Pasal pelaksanaan pelayanan publik pembayaran pembiayaan pemerintahan pendapatan penerimaan pengelolaan keuangan pengeluaran peningkatan penyelenggaraan penyusunan anggaran perencanaan perkembangan perpajakan pertanggungjawaban keuangan perubahan pinjaman pokok-pokok kebijakan fiskal prinsip produksi program proses provinsi pusat rencana kerja rutin Sehubungan sistem penganggaran struktur Tabel tarif tertentu tindak pidana korupsi tingkat transfer tujuan uang umum utang UUKN wewenang