Manajemen Pelayanan PublikBumi Aksara, 21 Jul 2022 - 278 halaman Buku ini secara lengkap membahas 6 (enam) bab terkait manajemen pelayanan publik. Bab pertama, Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik meliputi konsep dan teori manajemen institusi publik; lingkup, corak, dimensi dan kualitas pelayanan publik; serta pelayanan sektor publik dan privat. Bab kedua, Kajian Normatif Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia meliputi maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup; pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan; hak, kewajiban, dan larangan penyelenggara; penyelenggaraan; dan peran serta masyarakat, penyelesaian pengaduan, serta ketentuan sanksi dalam pelayanan publik. Bab ketiga, Isu dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik meliputi isu dan potret buram; tantangan manajemen; arti penting inovasi; beberapa pengalaman praktik baik inovasi; dan roadmap pedoman inovasi pelayanan publik. Bab keempat, Kunci Sukses Manajemen Pelayanan Publik meliputi pengelolaan SDM; pengawasan; etika dan profesionalisme; serta teknologi dan informasi pelayanan publik. Bab kelima, Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi arti penting pelayanan, kewenangan penyelenggara, instansi pelaksana dan sistem informasi administrasi kependudukan; hak dan kewajiban serta pelayanan pendaftaran penduduk; pencatatan sipil, data dan dokumen. Bab keenam, Pelayanan Prima dan Standar Pelayanan Minimal Daerah meliputi prinsip pelayanan prima serta penetapan dan jenis SPM daerah; SPM daerah bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial; serta pelaporan, pembinaan dan pengawasan SPM daerah. |
Isi
| 1 | |
Bab 2 Kajian Normatif Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia | 23 |
Bab 3 Isu dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik | 61 |
Bab 4 Kunci Sukses Manajemen Pelayanan Publik | 113 |
Bab 5 Pelayanan Administrasi Kependudukan | 133 |
Bab 6 Pelayanan Prima dan Standar Pelayanan Minimal Daerah | 183 |
Daftar Pustaka | 251 |
Profil Penulis | 259 |
Istilah dan frasa umum
21 April administrasi kependudukan administrasi publik Akta Pencatatan Sipil ayat barang publik berdasarkan birokrasi diakses tanggal diatur dalam peraturan dilakukan dokumen kependudukan elektronik evaluasi gubernur sebagai wakil hukum inovasi pelayanan publik instansi pelaksana Institut Pemerintahan IPDN jenis pelayanan dasar Jumlah warga Kabupaten Kabupaten Banjarnegara kabupaten/kota kebijakan kebutuhan kegiatan kementerian kerja Kesatuan Republik Ketentuan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan kewajiban kewenangan kinerja Kota Cimahi kusta Kutipan Akta laporan layanan manajemen pelayanan publik masya melakukan melalui memberikan memiliki menteri yang menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan Ombudsman organisasi paling lambat Papeda Pasal pegawai pejabat pelaksanaan pelaporan pelatihan pelayanan kesehatan pembinaan dan pengawasan pemenuhan pendaftaran penduduk penerapan SPM penerima pelayanan pengaduan pengelolaan pengembangan inovasi peningkatan penyelenggara penyelenggaraan pelayanan publik Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah Republik peraturan perundang-undangan peraturan presiden peristiwa penting program provinsi Republik Indonesia Nomor sanksi sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal tata cara terkait transfer wajib wilayah Negara Kesatuan yanan
