Politik Hukum PemiluHendra Sudrajat, Abdul Hamid, Mahrida, Manotar Tampubolon, Nur Rohim Yunus, Geofani Milthree Saragih, Lefri Mikhael, Rizki Ramadhani, Hasiah, Ahmad Asroni Global Eksekutif Teknologi, 21 Jan 2023 - 224 halaman Buku ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pengaturan Sistem Pemilu, Ius Contitutum Atau Hukum Positif Hukum Pemilu, Ius Operatum Atau Pelaksanaan Hukum Pemilu, Hak Asasi Manusia Dan Partisipasi Politik, Politik Hukum Pilkada, Politik Hukum Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Hukum Pidana Pemilu Dan Politik Uang, Regulasi Penyelenggaran Pemilu, Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilu, Menegakkan Konstitusi, Meneguhkan Demokrasi: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis, Jujur, Dan Adil. |
Istilah dan frasa umum
2017 tentang Pemilihan adanya adil agar anggota anggota DPR apabila asas aturan ayat Badan bagian batas Bawaslu bebas berdasarkan berlaku calon cara DAFTAR demokrasi demokratis Dewan Perwakilan diatur dilaksanakan dilakukan dimana dipilih DPRD hak asasi hingga hukum pidana jujur jumlah kampanye kandidat kedaulatan kekuasaan kepala Ketua kewenangan Komisi Pemilihan Umum kursi lainnya langsung legislatif lembaga Mahkamah Konstitusi maupun mekanisme melakukan melalui memberikan memiliki menentukan mengatur mengenai menggunakan menyatakan nasional paling parlemen partai partisipasi Pasal pelanggaran pemerintahan pemilih Pemilihan Presiden Pemilu Presiden pemilukada pemungutan suara penetapan penting Penulis penyelenggaraan Pemilu peraturan perbuatan permohonan pertama peserta pemilu pidana pemilu Pilkada Presiden dan Wakil proporsional proses Provinsi pusat Putusan Republik saat salah sebagaimana sebuah sejak sejarah Selain serentak sesuai setiap sistem pemilihan umum Sistem Pemilu tahapan tanggal Tata terdapat terjadi terkait terpilih tetap tingkat tujuan uang Undang Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor Wakil Presiden warga yakni