Konstruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis PancasilaPenerbit Peneleh, 25 Mar 2022 - 276 halaman Pada akhir pengantar ini, kami berharap para pembaca mendapatkan untaian mutiara hikmah pembelajaran yang disampaikan oleh penulis. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Marhaenisme ini mampu dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien tanpa adanya praktik kolusi dan korupsi karena mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan demikian harapan para pengambil kebijakan untuk keberpihakan kepada “wong cilik” melalui pemberdayaan ekomomi rakyat dapat mewujud. |
Istilah dan frasa umum
adanya agar aksi penyadaran akuntansi alokasi anggaran anggota APBD Artinya bagian bahkan belanja bentuk berbasis berikut bernegara bewust birokrasi birokrat budaya cara dana demokrasi dilakukan DPRD eksekutif evaluasi feodalisme gotong royong Hasil wawancara imperialisme institusi Jawa Pos jelas Jokowi kapitalis kapitalisme kaum Marhaen keadilan kebijakan kebutuhan kecil kegiatan kejujuran kekuasaan kemandirian kepala kepentingan kesadaran kesejahteraan keuangan daerah APBD khususnya KIKF kolonialisme konsep korupsi kota Batu langsung lanjut legislatif lembaga mampu Marhaenisme maupun melakukan melalui membangun memiliki menunjukkan menyatakan miskin modal mulai Musrenbang ngan nilai ketuhanan nilai-nilai Marhaen nilai-nilai Marhaen K4G organisasi partai pasar pelaksanaan pelaku pemerintahan Pemkot penetapan penganggaran pengelolaan keuangan penginsafan penting penyusunan peran peraturan perencanaan persen pertama perwakilan politisi praktik program proses proses pengelolaan publik reformasi saat salah SB dan DB sebagaimana sekaligus semakin Sementara sesuai setiap sistem SKPD Soekarno sosial Sumber Surakarta tanpa terjadi time Tuhan tujuan visi dan misi walikota warga