Hukum Tata RuangWagiman, Istiana Heriani, Iwan Henri Kusnadi, Saiful Ahmad, Mahrida, Abdul Hamid, Roli Pebrianto, Khairul Riza, Henry Kristian Siburian, Nur Rohim Yunus Global Eksekutif Teknologi, 21 Jan 2023 - 325 halaman Buku ini membahas tentang Sejarah Dan Dinamika Penataan Ruang Di Indonesia, Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Konsep Pertanahan Di Indonesia, Tata Ruang Sebagai Dasar Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang, Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Aspek Hukum Perizinan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang, Sanksi Dalam Penataan Ruang, Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, dan Pengawasan Penataan Ruang. |
Isi
Ruang Daerah 4 5 1 Kewenangan Pemerintah Pusat | 157 |
DAFTAR PUSTAKA | 165 |
DAFTAR PUSTAKA BAB 6 ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM | 201 |
Ruang | 225 |
Istilah dan frasa umum
2007 tentang Penataan adanya administratif agar Ayat badan bangunan gedung bentuk berbagai berdasarkan berlaku berupa bidang bumi dan/atau Dasar delegasi diatur dilaksanakan dilakukan dimaksud ditetapkan fungsi guna hasil hubungan hutan Ilmu informasi istilah izin jalan kabupaten kebijakan kegiatan kekuasaan kepentingan Kerja kesatuan ketentuan kewenangan Konsep kota lahan lainnya laut lingkungan masalah maupun melakukan melalui meliputi memberikan memiliki mengatur mengenai meningkatkan Nasional organisasi Otonomi Pasal Pedoman pelaksanaan pelanggaran pelayanan pemanfaatan ruang pemerintahan penataan ruang penegakan hukum pengaturan pengawasan pengelolaan pengembangan penggunaan penting Penulis penyelenggaraan penyusunan kawasan Perangkat Peraturan Pemerintah Nomor peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang perizinan perkotaan Perlindungan perubahan pidana pola Presiden program proses provinsi pusat rangka Rencana Tata Ruang Republik Ruang Kawasan sanksi sanksi administratif sebagaimana sesuai setiap sistem sosial Spatial Planning standar sumber hukum Tata Ruang Wilayah terdapat terjadi terkait termasuk tertentu tindakan tingkat tujuan udara umum Undang Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor Universitas upaya urusan UU Nomor