jil. 7, Risalah Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998. jil. 8, Risalah Rapat Komisi A Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998. jil. 9, Risalah Rapat Komisi B Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998. jil. 10, Risalah Rapat Komisi C Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998. jil. 11, Risalah Rapat Komisi D Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998. jil. 12, Risalah Rapat Komisi E Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998. jil. 13, Hasil-hasil sidang istimewa MPR RI

Sampul Depan
Sekretariat Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, 1999
1 Resensi
Results of the special session of the Peoples' Consultative Assembly held on Nov. 10-13, 1998 during the Habibie government.

Dari dalam buku

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Ulasan Pengguna - Tandai sebagai tidak pantas

Dalam buku ini penulis menyampaikan tentang keistimewaan hasil sidang pada masa presiden B.J. Habibie yang syarat dengan kontroversi. Sehingga ketika B.J.HABIBIE akan dilantik sebagai presiden RI, diadakan
sidang istimewa pada tanggal 10-13
November 1998 guna mempersiapkan
jalan bagi liberalisasi politik, termasuk
pemilu demokratis yang akan diadakan
pada 7 juni 1999, sidang istimewa MPR
berakhir dengan menghasilkan 12
ketetapan (TAP) yaitu sebagai berikut :
1. Tap No. VII/MPR/1998. perubahan dan
tambahan atas Tap I/ MPR/1983 tentang
perubahan tata tertib MPR.
2. Tap No.VII/MPR/1998.pencabutan Tap
IV/MPR/1983 tentang referendum.
3. TAP NO.IX/MPR/1998.pencabutan Tap
II/ MPR/1998 tentang garis-garis besar
haluan negara (GBHN)
4. TAP NO.X/MPR/1998. pokok-pokok
reformasi pembangunan dalam rangka
penyelamatan dan normalisasi kehidupan
nasional sebagai haluan negara.
5. TAP NO.XI/MPR/1998. penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas
korupsi,kolusi,dan nepotisme.
6. TAP NO.XII/MPR/1998. pencabutan Tap
V/MPR/1998 tentang pemberian tugas
dan wewenang khusus kepeda presiden/
mandatarasi MPR dalam rangka
penyuksesan dan pengamanan
pembagunan nasional sebagai
pengalaman pancasila.
7. TAP NO. XIII/MPR/1998. pembatasan
masa jabatan presiden dan wakil presiden
republik indonesia.
8. TAP NO. XIV/MPR/1998. perubahan
dan tambahan atas Tap III/
MPR/1998.tentang pemilu.
9. TAP NO. XV/MPR/1998.
penyelenggaraan otonomi daerah,
pengaturan pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan,
serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah dalam rangka
negara kesatuan republik indonesia.
10. TAP NO.XVI/MPR/1998. politik
ekonomi dalam rangka demokrasi
ekonomi.
11. TAP NO. XVII/MPR/1998. hak asasi
manusia.
12. TAP NO. XVIII/MPR/1998. pencabutan
Tap II/MPR/1978. pedoman penghayatan
dan pengalaman pancasila (EKAPRASETYA
PANCA KARSA) dan penetapan pancasila
sebagai dasar negara.
 

Isi

Bagian 1
Bagian 2
i
Bagian 3
i

10 bagian lainnya tidak diperlihatkan

Istilah dan frasa umum

Informasi bibliografi