Reformasi sektor keamanan Indonesia

adanya aktor alam ancaman anggaran anggota Angkatan bentuk berada berdasarkan berlaku bersenjata bersifat bidang cara Cukup jelas Pasal dan/atau darat dasar Departemen diatur diatur lebih lanjut dilakukan dimaksud dalam Ayat doktrin fungsi hanan hukum Huruf institusi internasional jawab Kapolri keadaan bahaya keamanan keamanan nasional kebijakan kekerasan kekuatan kemampuan kepentingan Kepolisian Negara Republik Keputusan kerja Ketentuan ketertiban keutuhan kewenangan khusus komando komponen konflik lainnya laut Lembaran lingkungan masalah maupun melaksanakan melakukan melalui memberikan memiliki mengenai menjalankan Menteri ngan Nomor operasi militer organisasi Pasal pembinaan pemerintahan pengembangan penggunaan penggunaan kekuatan penyelenggaraan perang peraturan perdamaian perta pertahanan nasional pertama perubahan pidana Polisi Polisi Republik Polri potensi prajurit Presiden prinsip proses publik rangka REFORMASI SEKTOR KEAMANAN saat sarana sebagaimana dimaksud seluruh sesuai setiap sional sipil sistem pertahanan strategi struktur sumber daya Tentara Nasional terjadi tetap tugas tugas perbantuan tujuan udara umum Undang-Undang upaya utama warga wilayah