Otonomi daerah dan paradigma baru: kepemimpinan pemerintahan dalam politik dan bisnis

adanya administrasi AFTA akuntabilitas Amerika Serikat antar APEC ASEAN Asia Pasifik aspek berbagai berdasarkan berkembang birokrasi BPUPKI budaya dasar datang demokrasi desentralisasi disiplin DPRD Gatra geopolitik dan geostrategi globalisasi hubungan sipil-militer hukum internasional jawab kabupaten/kota keamanan kebijakan kebijaksanaan kegiatan kehidupan nasional kekuatan kelautan kemampuan kepemimpinan nasional kepentingan nasional kepulauan Kesatuan Republik Ketahanan Nasional kewenangan kondisi konflik konsep korupsi krisis kualitas landasan laut lingkungan mampu manajemen masalah maupun Megawati Soekarnoputri melalui memberikan memiliki mencapai meningkatkan mewujudkan militer nasionalisme negara-negara nilai-nilai NKRI organisasi Pancasila Papua pasal pelaksanaan otonomi pelayanan pemahaman pemimpin penyelenggaraan pemerintahan perairan peran peraturan perdagangan perdagangan bebas perkembangan persatuan dan kesatuan perubahan pola potensi propinsi proses provinsi publik pusat rangka reformasi saat sektor semakin sesuai setiap sipil sistem sosial strategi sumber daya tantangan Tata cara pelaksanaan terjadi tingkat tujuan nasional Undang-undang Nomor 32 upaya urusan visi warga Wasantara dan Tannas wawasan kebangsaan Wawasan Nasional Wawasan Nusantara yakni