Manajemen otonomi daerah: membangun daerah berdasar paradigma baru

adanya akuntabilitas alokasi antar aparatur APBD aspirasi berbagai berkembang berorientasi bersifat bidang birokrasi bisnis budaya BUMD civil society dana dekonsentrasi desentralisasi dilakukan dimana DPRD efektif efisiensi eksternal ekuitas FISIP UNDIP fungsi-fungsi fungsional globalisasi good governance hubungan hukum implementasi kebijakan implikasi informasi internal jabatan jasa jawab Kabupaten/Kota kebijakan publik kebutuhan kekuasaan kemampuan kepentingan kerja kewenangan kinerja komitmen kompetisi kondisi konsep koordinasi korporatisme legislatif lembaga level Litvack lokal mampu manajemen keuangan maupun melakukan melalui memiliki menciptakan mengenai meningkatkan misalnya model mungkin nasional nepotisme Orde organisasi publik orientasi otonomi pajak paradigma partisipasi pegawai publik pelaksanaan pelaku pelanggan pelayanan publik pemberdayaan pendapatan pendekatan pengambilan keputusan pengelolaan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan peran peraturan perencanaan perubahan profesionalisme Propinsi proses pusat Puskodak reformasi Retribusi Ryaas Rasyid sektor publik semakin sosial stakeholders standar struktur sub sistem sumber daya swasta tanggungjawab terjadi tingkat transparan tujuan tuntutan upaya visi dan misi Washington D.C. World Bank yakni