Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan SosialDeepublish, 13 Apr 2015 - 292 halaman Agama mengajarkan kedamaian dan mewujudkan kesejahteraan. Namun, kenyataannya antar pemeluk agama terkadang terjadi konflik dalam pemahaman agamanya. Dalam menjalankan kehidupan beragama seseorang diharapkan mendapat pencerahan dan semakin meyakini ajaran agama jika diterapkan dengan kejakinan yang benar akan dapt mencerahkan batin spiritual dan pemikirannya. Padahal pada hakikatnya menjadi umat beragama akan membawa pada pencerahan dan ketenangan kehidupan manusia. Buku Agama agenda demokrasi dan perubahan sosial ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya. --Penerbit Deepublish, Deepublish, Agama, Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag -- |
Isi
Spiritualitas yang Mencerahkan | 9 |
Ramadhan Momentum Taubat Pemimpin Rakyat | 15 |
Haji Cermin Reformasi Moral | 26 |
Fastabiqul Khairat | 38 |
Merindukan Moral dan Kebenaran | 45 |
Potensi Zakat vs Kemiskinan | 55 |
Kesulitan Hidup | 65 |
Pendidikan Politik Pemilu | 73 |
Kampanye Beradab Cermin Pendidikan Politik | 121 |
KataKata dalam Kampanye | 127 |
Sengketa Pemilu Pembelajaran Hukum | 136 |
Kepala Daerah dan Masalah Krusial di Daerah | 146 |
Kepemimpinan dalam Era Demokrasi | 155 |
Pengantar Filsafat Hukum | 164 |
Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional | 178 |
Perlindungan Pahlawan Devisa | 195 |
Pemilu Edukatif dan Beradab Mengapa Tidak? | 79 |
Keterwakilan Perempuan | 87 |
Pemahaman Gender | 95 |
Menimbang Caleg Berkualitas | 96 |
Menyongsong Pemilihan Gubernur 2008 | 103 |
Menyusun Anggaran Pilkada yang Rasional | 111 |
Kritik Sosial vs Pencemaran Nama Baik 217 Penanganan Korupsi di Daerah | 222 |
Cerita Korupsi Tiada Habisnya? | 235 |
Grafik Kejahatan Naik? | 244 |
| 254 | |
TENTANG PENULIS | 260 |
Istilah dan frasa umum
adanya agar ajaran anggaran anggota DPR APBD bahkan bentuk beradab berbagai Bibit Waluyo birokrasi calon anggota datang demokrasi demokratis dilakukan dimana DPRD Kabupaten/Kota DPRD Provinsi fatwa filsafat hukum golput hak pilihnya hukum nasional jumlah juta Kabupaten Wonogiri kampanye kasus kata-kata keadilan keamanan kebijakan kebutuhan kehidupan kejahatan kekuasaan kemiskinan kepala kerja kesadaran kesejahteraan Keterwakilan Perempuan Komisi Pemilihan Umum konflik korupsi kualitas kurban lembaga lingkungan Mahkamah Konstitusi mampu masalah maupun mekanisme melakukan melalui mengenai miliar moral nilai-nilai organisasi advokat partai politik peserta pasal pasangan calon pelaksanaan pelanggaran pelayanan peluang pemangku kepentingan pemerintahan pemilih pemungutan suara penegak hukum Pengacara pengadilan penyelenggara peradaban Helenistik Peradi Peradilan peran peraturan persoalan perubahan peserta pemilu Pilkada potensi pranata sosial Presiden profesi program proses publik reformasi sarjana syari‘ah sebaliknya sejarah selalu semakin sistem hukum Solopos sosial STAIN Surakarta Surakarta syari‘ah tanpa terjadi umat upaya UU Nomor wakil Walisongo Wonogiri zakat